Guru ketika memasuki tahun ajaran baru ( Foto : Istockphoto
Awal tahun ajaran baru selalu datang dengan dua wajah yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ada optimisme yang membuncah: seragam baru yang rapi, wajah-wajah segar penuh semangat dari para siswa, dan riuhnya ruang kelas yang kembali hidup.
Namun di sisi lain, di balik pintu ruang guru yang tertutup, sebuah kompetisi senyap yang melelahkan sedang berlangsung. Ini adalah drama tahunan yang dialami oleh para guru bersertifikasi berebut jam mengajar.
Bagi seorang guru profesional, angka 24 jam tatap muka dalam seminggu adalah angka keramat yang mutlak.
Angka ini bukan sekadar formalitas di atas kertas, melainkan penentu nasib. Kurang satu jam saja, Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang sangat dinanti untuk menutupi kebutuhan dapur dan cicilan bulanan dipastikan hangus.
Ironisnya, drama yang menguras emosi ini lahir dari sebuah rahasia umum yang tak kunjung diselesaikan secara mendasar oleh pemangku kebijakan distribusi guru yang sama sekali tidak merata.
Ironi Sekolah “Gemuk” vs Sekolah “Kurus”
Masalah ini berakar dari ketimpangan wilayah. Di sekolah-sekolah pusat kota atau yang menyandang label “favorit”, penumpukan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) terjadi begitu padat. Akibatnya, rasio jumlah guru dengan jumlah rombongan belajar (rombel) menjadi sangat timpang.
Ketika satu mata pelajaran diampu oleh tiga hingga empat guru yang memiliki sertifikasi linier di sekolah yang rombelnya terbatas, matematika sederhana langsung bekerja tidak semua orang bisa kebagian 24 jam.
Di sinilah gesekan antarsejawat dimulai. Jadwal pelajaran yang disusun oleh bagian kurikulum bukan lagi sekadar pembagian tugas mengajar, melainkan dokumen penentu nasib ekonomi keluarga.
Demi memenuhi kuota, berbagai strategi terpaksa diambil antara lain yaitu :
Mengalah pada Linieritas: Terpaksa mengajar mata pelajaran lain yang sekiranya masih bisa diakui secara aturan (linier).
Menjadi “Guru Musafir”: Berpasrah mencari tambahan jam di sekolah swasta atau sekolah lain yang jaraknya jauh dan menguras energi.
Ketegangan Interpersonal: Tak jarang muncul ketegangan dingin di ruang guru. Senioritas terkadang menjadi senjata untuk mendapat prioritas jam, sementara guru junior harus memutar otak lebih keras demi bertahan hidup.
Kontras di Daerah Pinggiran dan 3T
Kondisi di atas berbanding terbalik 180 derajat jika kita menengok ke sekolah-sekolah di pinggiran kota atau daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Di sana, jangankan berebut jam, seorang guru bahkan bisa memegang dua hingga tiga mata pelajaran sekaligus karena ekstremnya kekurangan tenaga pendidik.
Mereka kelebihan beban mengajar, namun ironisnya, sering kali terkendala dalam pemenuhan administrasi pencairan tunjangan karena keterbatasan formasi dan sulitnya mencocokkan linieritas ijazah.
Tunjangan Profesi: Kesejahteraan atau Beban Psikologis?
Ketidakmerataan ini menciptakan lingkaran setan yang merugikan dunia pendidikan kita. Tunjangan profesi, yang esensinya diciptakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memicu mutu pendidikan, pada akhirnya justru berubah menjadi beban psikologis yang berat setiap bulan Juli.
Fokus guru akhirnya terpecah. Konsentrasi yang seharusnya dicurahkan penuh untuk merancang metode pembelajaran yang kreatif bagi siswa, justru habis digunakan untuk menghitung angka di kalkulator dan cemas memantau status validasi di aplikasi Dapodik.
Selama pemetaan, penataan, dan mutasi guru tidak dilakukan secara tegas, adil, dan berbasis pada kebutuhan riil di lapangan, maka setiap awal tahun ajaran baru, ruang guru akan terus diwarnai oleh drama kompetisi senyap ini.
Pemerintah harus sadar bahwa pemerataan kualitas pendidikan tidak akan pernah tercapai jika pemerataan gurunya sendiri masih menjadi benang kusut yang diabaikan.
Semoga di tahun ajaran baru ini, segala benang kusut birokrasi jam mengajar segera terurai, dan seluruh guru yang telah mendedikasikan hidupnya bisa mendapatkan hak tunjangannya cair dengan lancar dan berkah.
https://shorturl.fm/A3xuk