Puluhan Bos kapal di Kabupaten Batang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD akibat dari kenaikan harga BBM ( Foto : Tangkapan layar laman Batanghelp)
BATANG, OMNI PUBLIKA – Puluhan demonstran mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Batang untuk melakukan Unjuk rasa terkait dengan kenaikan harga BBM, Senin (4/5/2026).
Mereka adalah para bos kapal di wilayah Kabupaten Batang yang merasakan secara langsung dampak dari kenaikan harga BBM.
Mereka memprotes akibat dari melonjaknya harga solar non-subsid dinilai telah melumpuhkan aktivitas usaha perikanan. Mereka membawa spanduk yang berisi penolakan terhadap kenaikan harga BBM, para bos kapal tampak kompak menyuarakan tuntutan.
Selain itu mereka juga memasang spanduk di area gedung DPRD sebagai bentuk tekanan agar pemerintah segera mengambil kebijakan. Aksi unjuk rasa kemudian berlanjut ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang.
Di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang. , massa kembali memasang spanduk sebagai simbol protes terhadap mahalnya harga solar yang kian tak terjangkau dan memberatkan mereka.
Diharnoko selaku coordinator aksi menjelaskan bahwa lonjakan harga solar dari kisaran Rp9.000 – Rp10.000 menjadi sekitar Rp30.000 per liter sejak April 2026 membuat biaya operasional kapal membengkak drastis, terutama bagi kapal berukuran di atas 30 GT.
“Dengan harga sekarang, biaya perbekalan bisa naik dua kali lipat. Kalau dipaksakan melaut, jelas rugi. Makanya saat ini banyak kapal yang tidak beroperasi,” ujarnya.
Ia menyampaikan, dari sekitar 40 kapal yang biasanya aktif, saat ini hanya sekitar lima kapal yang masih melaut, sementara sisanya memilih berhenti sementara sambil menunggu adanya kebijakan harga khusus BBM untuk para nelayan.
Koondisi seperti ini bukan hanya berdampak pada pemilik kapal saja, tetapi juga pada para awak kapal yang menjadi kehilangan pekerjaan akibat berhentinya operasional.
“Kalau ini terus dibiarkan, dampaknya luas. akan banyak Anak Buah Kapal yang menganggur karena kapal tidak beroperasi,” tegasnya.
Mereka menegaskan bahwa persoalan utamanya bukan pada ketersediaan solar, melainkan pada harga solarnya yang terlalu tinggi sehingga tidak sebanding dengan hasil tangkapan ikan.
Wakil DPRD Kabupaten Batang, Junaenah, menyatakan dukungannya terhadap aksi yang dilakukan oleh para Bos Kapal tersebut. Ia menilai pemerintah harus segera turun tangan untuk memberikan solusi konkret supaya para nelayan bisa kembali melaut dan tidak menimbulkan banyak pengangguran akibat dari banyaknya kapal yang ditidak beroperasi..
